Retribusi Kamera di Kawasan Wisata dan Ruang Publik, Resmikah???

Retribusi Kamera di Kawasan Wisata dan Ruang Publik, Resmikah???
2 (40%) 1 vote

Awal tahun 2012 mungkin awal tahun yang buruk bagi orang yang mulai menggemari dunia fotografi. Betapa tidak, mulai akhir tahun 2011 lalu, semakin banyak obyek wisata dan ruang publik di beberapa kota dan dearah di Indonesia mengeluarkan pungutan dan larangan untuk melakukan pemotretan di kawasan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang sedang menggalakkan informasi tentang kekayaan alam, budaya dan pariwisata. Kunjungan wisatawan baik asing maupun lokal merupakan salah satu sumber pendapatan devisa Negara, Fotografer di Indonesia secara tidak langsung ikut andil mensosialisasikan misi negara mengenai informasi-informasi tempat wisata dan ruang publik yang menarik dan jarang diekspose melalui media sosial secara gratis.

Pungutan atau retribusi kamera ada yang resmi dan tidak resmi, namun kenyataannya sebagian besar merupakan pungutan tidak resmi dan meresahkan orang-orang yang kebetulan sedang mengunjungi kawasan wisata dan ruang publik tersebut.

Pungutan atau retribusi resmi memang dikeluarkan oleh beberapa kawasan wisata dan ruang publik yang dikelola oleh perusahaan. Tarif yang dikeluarkan oleh perusahaan mengenai retribusi kamera untuk pemotretan baik secara komersial dan non komersial merupakan tarif resmi dan terdapat Surat Keputusan (SK) dari perusahaan. Namun apakah para perusahaan itu mengetahui pengertian ‘Retribusi” sebenarnya?

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.

Ciri – ciri yang melekat pada Retribusi :

1. Dipungut berdasarkan Undang – Undang

2. Jasa timbal balik ditunjukkan langsung oleh pemerintah

3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah

4. Dapat dipaksakan

Namun banyak dari perusahaan yang mengelola kawasan wisata dan kawasan publik hanya mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang retribusi yang dikeluarkan oleh manager atau pimpinan perusahaan yang mengelola kawasan wisata tersebut tanpa adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU) yang mengatur besarnya pungutan atau retribusi yang harus dibayarkan oleh seseorang atau pengunjung yang membawa kamera atau peralatan peregam gambar lainnya. Parahnya lagi, beberapa perusahaan tidak melaporkan pungutan atau retribusi kepada pemerintah dan dana retribusi tersebut masuk semua kedalam kas perusahaan bukan kepada pemerintah setempat. Sehingga beberapa kasus memang merupakan retribusi liar atau pungutan liar yang sengaja di’resmi‘kan namun sebenarnya dari segi hukum digolongkan sebagai pungutan atau retribusi liar.

Pungutan atau retribusi yang dikeluarkan kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kadang tarif yang harus dikeluarkan bagi orang yang hanya sekedar berkunjung dan mendokumentasikan kawasan wisata atau ruang publik dikenakan biaya hingga jutaan. Parahnya lagi bagi orang yang ingin melakukan preeweding di ruang publik dan kawasan wisata, harus mengeluarkan dana yang luar biasa mahal. Padahal mereka hanya ingin melakukan foto preeweding di daerah mereka sendiri, kenapa harus membayar mahal? Rasanya seperti tinggal di negara yang dijajah oleh rakyatnya sendiri.

Parahnya lagi adalah retribusi atau pungutan tidak resmi yang semakin lama semakin banyak di beberapa kawasan wisata dan ruang publik di Indonesia. Pungutan ini dikeluarkan oleh oknum dengan tarif yang berbeda kepada pengunjung yang membawa kamera atau fotografer. Sebelumnya berkilah bahwa ada aturan dilarang memotret ataupun alasan lain yang menyudutkan pengunjung yang membawa kamera yang memaksa pengunjung untuk merogoh kocek uangnya.

Modus pungutan liar atau retribusi tidak resmi adalah wisawatan digiring ke kantor dengan alasan membawa kamera dan dimohon membayar retribusi sambil menulis nama di buku tamu tanpa ada kejelasan informasi tarif, siapa yang bertanggung jawab, dan kemana uang retribusi itu disalurkan.

Saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah mengenai kasus pungutan dan retribusi kamera ini yang semakin lama merebak di berbagai kawasan wisata Indonesia. Retribusi dan pungutan baik secara resmi maupun tidak resmi ini cukup meresahkan baik wisatawan lokal dan mancanegara, maupun penghobi fotogafer yang ingin mengabadikan suatu kawasan wisata dan ruang publik.

Kami hanya berharap pemerintah kembali meninjau keberadaan retribusi atau pungutan kamera yang kurang mengenakkan bagi orang-orang yang ingin sekedar mengabadikan ketika berwisata yang tarifnya dirasa kurang masuk akal dan cenderung ke arah pungutan liar dan premanisme. Bila ini dibiarkan, semakin lama orang akan malas berwisata di negeri sendiri kalau diharuskan mengeluarkan biaya ekstra yang cukup mahal dan lebih memilih berwisata ke luar negeri yang banyak negara yang memperbolehkan turis bebas memotret karena dapat mendongkrak wisata di negaranya.

Berikut daftar ruang publik yang dikenakan retribusi atau pungutan kamera segala jenis dan tujuan. (sumber: Facebook Grup  GERAKAN MENOLAK RETRIBUSI PEMOTRETAN DI RUANG PUBLIC)

Jakarta

  1. Taman Prasasti – Jakarta
  2. Taman Langsat Jakarta
  3. Sepanjang jalan sudirman-thamrin – Jakarta
  4. Taman Jalan Imam Bonjol – Jakarta
  5. Taman Kota II BSD – Serpong
  6. Taman Menteng – Jakarta
  7. Perumahan PIK (masuk dari tol arah priok) – Jakarta
  8. Museum Transportasi – TMII – Jakarta
  9. Halte Gedung BEJ kuningan – Jakarta (diusir)

Jawa Barat

  1. Kebun Raya Bogor (Resmi, dicantumkan dalam brosur wisata)
  2. Gua Sunyaragi Kota Cirebon
  3. Waduk Dharma & Palutungan Kuningan
  4. Stasiun KA Kejaksan Kota Cirebon
  5. Kawah Putih Ciwidey
  6. Kebon Raya Cibodas
  7. Taman Bunga – Puncak
  8. Gn. Tangkuban Perahu, Bandung/ Subang (Resmi, dicantukan dalam brosur wisata)
  9. Ciater Highland Resort, Subang
  10. Waduk Jatiluhur, Purwakarta
  11. stasiun KOTA
  12. stasiun Tanjung Priok
  13. Di Pintu Air/bendungan Walahar – Karawang – Jawa Barat

Jawa Tengah

  1. Candi Borobudur (Resmi, dikelola PT Taman Wisata Candi bekerjasama dengan Kementrian Parwisata dan Ekonomi Kreatif)
  2. Candi Prambanan (Resmi, dikelola PT Taman Wisata Candi bekerjasama dengan Kementrian Parwisata dan Ekonomi Kreatif)
  3. Kompleks Kraton Ratu Boko (Resmi, dikelola PT Taman Wisata Candi bekerjasama dengan Kementrian Parwisata dan Ekonomi Kreatif)
  4. Lawang Sewu – Semarang (Setengah resmi)
  5. Alas karet ( Alaska) – Semarang
  6. Museum Radyapustaka – Solo

Yogyakarta

  1. Kraton Yogyakarta (Resmi, dikelola Kraton dan Pemerintah Kota Yogyakarta)
  2. Candi Sambisari
  3. Candi Plaosan (tidak resmi)
  4. Museum Benteng Vredeburg (Setengah resmi, dikeluarkan oleh koperasi museum)
  5. Istana Air Taman Sari

Jawa Timur

  1. Pantai Kenjeran – Surabaya
  2. Kebun Raya Purwodadi – Purwodadi, Jawa Timur
  3. Kawah Ijen – Bondowoso Jawa Timur

Bali

  1. Taman Ujung -Karangasem Bali
  2. Mangrove center, Denpasar Bali

Ada yang mau melengkapi?

——

Sumber

Ada 14 pendapat pembaca

Dibawah ini adalah pendapat yang dikirimkan pembaca atas artikel ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bebas, anda boleh menulis apa saja asal mampu mempertanggungjawabkannya. Kami menerima kritik dan saran namun tidak menerima caci maki. Hidup cuma sekali, jangan sia-siakan hanya untuk menyakiti hati orang lain.

  1. airyz:

    asal gak mahal2 aja deh mas kalo aku, yang penting bisa mengabadikan momen :)

  2. mila:

    ada2 aja cara cari duit nya. pdhal klo emang cari uang untuk perawatan objek wisata itu kenapa enggak langsung ditambahin ke biaya masuk aja ya?

  3. m-amin:

    Mungkin lebih fleksibel seperti ini…tiket masuk wisata dinaikkan sedikit tapi biaya retribusi cameri ditiadakan yang sebenarnya naiknya tiket masuk dipergunakan untuk camera. Jadi baik yang memotret atau tidak sama saja tidak dibedakan. Makasih dah berkunjung ke rumahku yang mungil, hehehe…

  4. marsudiyanto:

    Kadang malah ada yg dilarang sama sekali, tapi anehnya pengelola disitu menyediakan jasa foto berbayar

  5. SlameTux:

    Ingin tempat wisata serta kebudayaan yang ada di Indonesia ini terkenal dan dikenal ke manca negara. Akan tetapi para fotografer dan yang lainnya harus membayar mahal untuk mempublikasikannya. Sungguh tidak berguna sekali pengelola tempat wisata dan kebudayan di Indonesia ini.

  6. isnuansa:

    Wogh, malah baru tau yang beginian, belom pernah nemuin saya. Ke Borobudur waktu itu perasaan ga suruh bayar kamera deh.

    • admin:

      kalau ditenteng pas masuk ditarik retribusi..hehe..
      berarti anda beruntung :-)

  7. efahmi:

    makanya kalo dateng ke tempat wisata demikian, kamera jangan ditenteng secara eksplisit. simpan saja dalam tas atau saku (kalo muat). nanti kalo udah di dalem baru kamera dikeluarkan hahahaaa… lagian regulasi gini ini repot nih, bikin emosi. kalo kamera henfon kok nggak kena retribusi? padahal kamera henfon sekarang kualitasnya juga sudah bagus2.

  8. Rusa:

    Huanjrit, serius ini? Ckckckck ini keterlaluan!

  9. ndop:

    sangat tidak setuju!!!!!!!!!

    tapi kalau saya yang dijadikan model, ya musti bayar lah, saya khan butuh makan.. Lha kalau yang dijadikan model adalah “benda mati”, ngapain juga kita bayar?

    gak masuk akal dah…

  10. dobelden:

    yang tahu sih borobudur doang, cuma emang menjadi kontraproduktif dengan semangat meraih wisatawan dgn adanya “larangan” membawa kamera.

    di indonesia ini emang segala hal yang dipikirkan adalah keuntungan berlipat daripada aspek layanan

    menyedihkan

  11. Misterkomandan:

    Kenapa sih tidak ada tindakan apa pun dr permerintah pusat atau daerah mengenail isu ini???  Contoh donk singapore. Pariwisatanya bagus banget. Touris manca negara pun berdatangan. Siap pun boleh jperet2. Di tempat umum, di taman2, di mall mall. Memang itulah yg menjdikan daya tarik. Dr anak kecil juga uda bawa kamera slr lo sekarang2 ini. Apa mau ditarik pungutan juga? Weleh2 makin ngga bener nih. Harus di beresin tuh dr pihak pengelolah dan peraturan pemerintah. Kalo memang ada yg sembarangan, di penjara aja tuh oknumnya dan pengelolah jg dikenakan sanksi. Hukum ditegakan lah. Jgn ada premanisme di tmp2 pariwisata kayak gitu.

  12. alit:

    indonesia gitu loe….

  13. nbsusanto:

    sebagian masih ada yang bayar sebagian tidak, seperti kemaren ke candi plaosan, sambisari, kawah ijen nggak ada lagi tarif kamera..
    tapi pas mau masuk museum angkut+ di kota batu, semua kamera kecuali kamera hp kena charge 30 ribu dan pas masuk tas digeledah.. ya berhubung males ngeluarin duit lagi dengan sangat terpaksa kamera poket ditinggal deh.. :(

Kirim pendapat